Posted in
DASAR HUKUM :
Pasal 19,23,32 dan 38 UUPA
PP NO. 10 TAHUN 1961 yang telah disempurnakan dengan PP N0. 24 Tahun1997
PENGERTIAN PENDAFTARAN TANAH
Pasal 1 PP N0. 24 Thn 1997teratur, meliputi pengumpulan,pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, menenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rusun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas sarusun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
AZAS DAN TUJUAN PENDAFTARAN TANAH
Pasal 2 PP N0. 24 Thn 1997
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan :
azas sederhana
Azas aman
Azas terjangkau
Azas muktahir
Dan azas terbuka
TUJUAN PENDAFTARAN TANAH
1. UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK ATAS SUATU BIDANG TANAH , SATUAN RUMAH SUSUN DAN HAK-HAK LAIN YANG TERDAFTAR AGAR DENGAN MUDAH DAPAT MEMBUKTIKAN DIRINYA SEBAGAI PEMEGANG HAK YANG BERSANGKUTAN.
2. UNTUK MENYEDIAKAN INFORMASI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TERMASUK PEMERINTAH AGAR DENGAN MUDAH DAPAT MEMPEROLEH DATA YANG DIPERLUKAN DALAM MENGADAKAN PERBUATAN HUKUM MENGENAI BIDANG-BIDANG TANAH DAN SATUAN-SATUAN RUMAH SUSUN YANG SUDAH TERDAFTAR
3. UNTUKSELENGGARANYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
OBYEK PENDAFTARAN TANAH PASAL9 PP N0. 24 THN 1997
a. HAK MILIK,HGU,HGB, DAN HAK PAKAI;
b. HAK PENGELOLAAN;
c. TANAH WAKAF;
HAK MILIK SARUSUN
HAK TANGGUNGAN
d. TANAH NEGARA
PELAKSANAAN PENDAFTARANTAH UNTUK PERTAMA KALI DAPAT DILAKSANAKAN MELALUI :
PENDAFTARAN TANAH:
a. SECARA SISTEMATIK ADALAH KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI YANG DILAKUKAN SECARA SERENTAK YANG MELIPUTI SEMUA OBYEK PENDAFTARAN TANAH YANG BELUM DIDAFTAR DALAM WILAYAH ATAU BAGIAN WILAYAH SUATU DESA/KELURAHAN.
b. PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK ADALAH KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI MENGANAI SATU ATAU BEBERAPA OBYEK PENDAFTARAN TANAH DALAM WILAYAH ATAU BAGIAN WILAYAH SUATU DESA/KELURAHAN SECARA INDIVIDUAL ATAU MASSAL.
PENGERTIAN SERTIFIKAT PASAL 32 AYAT 1 PP N0. 24 THN 1997
SERTIFIKAT MERUPAKAN SURAT TANDA BUKTI HAK NYANG BERLAKU SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN YANG KUAT MENGENAI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS YANG TERMUAT DIDALAMNYA, SEPANJANG DATA FISIK DAN DATA YURIDIS TERSEBUT SESUAI DENGAN DATA YANG ADA DALAM SURAT UKUR DAN BUKU TANAH HAK YANG BERSANGKUTAN.
RECHVERWERKING PASAL 32 AYAT (2) PP N0.24 THN 1997
DALAM HAL SUATU BIDANGTANAH SUDAH DITERBITKAN SERTIFIKAT SECARA SAH ATAS NAMA ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MEMPEROLEH TANAH TERSEBUT DENGAN ITIKAD BAIK DAN SECARA NYATA MENGUASAINYA, MAKA PIHAK LAIN YANG MERASA MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT PELKSANAAN HAK TERSEBUT APABILA DLAM WAKTU 5(LIMA ) TAHUN SEJAK DITERBITKANNYA SERTIFIKAT ITU TELAH TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN SECARA TERTULIS KEPADA PEMEGANG SERTIFIKAT DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN YANG BERSANGKUTAN ATAUPUN TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN MENGENAI PENGUASAAN TANAH ATAU PENERBITAN SERTIFIKAT TERSEBUT.
PENGERTIAN-PENGERTIAN AZAS PENDAFTARAN TANAH
a. AZAS SEDERHANA ARTINYA KETENTUKETENTUAN POKOKNYA MAUPUN PROSEDURNYA DENGAN MUDAH DAPAT DIPAHAMI OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TERUTAMA PARA PEMEGANG HAK ATAS TANAH
b. AZAS AMAN ADALAH PENDAFTARAN TANAH DISELENGGARAKAN SECARRA TELITI DAN CERMAT
c. AZAS TERJANGKAU ADALAH PENDAFTARAN TANAH HARUS BISA TERJANGKAU OLEH PARA PIHAK YANG MEMERLUKAN.
d. AZAS MUKTAHIR ADALAH DATA PENDAFTARAN TANAH SECARA TERUS ENERUS DAN BERKESINAMBUNGAN SEHINGGA DATA YANG TERSIMPAN DI KANTOR PERTANAHAN SELALU SESUI DENGAN KEADAAN NYATA DILAPANGAN
e. AZAS TERBUKA ARTINYA MASYARAKAT DAPAT MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI DATA YANG BENAR SETIAP SAAT.
PENYELENGGARA PENDAFTARAN TANAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( PASAL5 )
TUGAS PELAKANAANNYA DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN DIBANTU OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
PPAT DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH MENTERI
UNTUK DESA-DESA DALAM WILAYAH TERPENCIL MENTERI DAPAT MENUNJUK PPAT SEMENTARA
SISTEM PENDAFTARAN TANAH YANG DIANUT DI INDONESIA
SISTEM PENDAFTARAN TANAH NEGATIF CENDERUNG POSITIF ARTINYA BAHWA SERTIFIKAT MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG KUAT DAN PARA PEGAWAI PENDAFTARAN TANAH MULAI AKTIF.
